SATUDATA.co.id | Luwu Utara – Komisi I DPRD Kabupaten Luwu Utara menggelar rapat kerja (raker) bertema Resolusi Tahun 2026 pada awal tahun 2026. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Luwu Utara, Hj. Megawati Jamal, SE, S.Kom, sebagai langkah awal dalam merumuskan arah kebijakan dan program kerja Komisi I ke depan.
Raker ini dihadiri seluruh anggota Komisi I DPRD Luwu Utara, di antaranya Sudirman Salomba, ST, Anasdi, S.S.Sp, A. Abriani, SA, Saifuddin, S.Pd.I, Aris, SE, Yamsir, SH, Erni Idris, SE, Saderuddin, S.Pd, Irwan, S.Kom, Pasondaan Amir, SH, serta Widia, S.Pd, M.Pd.
Dalam rapat tersebut, Komisi I melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kinerja mitra kerja sepanjang tahun sebelumnya, sekaligus menyusun rencana kerja serta menentukan prioritas program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Pembahasan difokuskan pada sektor pemerintahan, hukum, dan pelayanan publik, yang menjadi ruang lingkup tugas Komisi I.
Ketua Komisi I DPRD Luwu Utara, Hj. Megawati Jamal, dalam arahannya menekankan pentingnya menyatukan komitmen seluruh anggota untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan tata kelola pemerintahan.
“Resolusi tahun 2026 harus menjadi pijakan bersama untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kinerja OPD mitra, serta memastikan setiap kebijakan dan program benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Hj. Megawati Jamal.
Ia menambahkan, Komisi I akan terus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif, sejalan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Luwu Utara.
Rapat kerja tersebut juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Komisi I berkomitmen untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana.
Usai rapat kerja, Komisi I DPRD Luwu Utara langsung melanjutkan agenda dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Andi Jemma Masamba sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik di bidang kesehatan. (*)
