SATUDATA.co.id | Luwu Utara – Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara, Husain, menegaskan dukungan penuh dan terbuka terhadap perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Pernyataan keras itu disampaikannya saat berorasi di hadapan ribuan massa aksi yang memadati lokasi unjuk rasa, menuntut kejelasan dan keberanian negara menuntaskan pemekaran wilayah Tana Luwu.
Di hadapan massa, Husain menyampaikan bahwa perjuangan ini bukan agenda sesaat, melainkan langkah strategis dan terukur yang akan dikawal hingga ke pusat kekuasaan.
Ia menegaskan, pembentukan Provinsi Luwu Raya adalah tanggung jawab kolektif seluruh masyarakat Tana Luwu, bukan kepentingan kelompok atau elit tertentu.
“Hari ini kita bukan meminta, tapi menagih janji negara. Bung Karno pernah menjanjikan pemekaran Provinsi Luwu kepada Datu Luwu. Janji itu belum ditunaikan hingga hari ini. Karena itu, kami meminta Presiden Republik Indonesia untuk menyelesaikan hutang sejarah tersebut,” tegas Husain dari atas mobil komando.
Menurut Husain, tuntutan Provinsi Luwu Raya bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut martabat, identitas, dan harga diri wija to Luwu.
Aksi besar yang digelar hari ini disebutnya sebagai simbol kesadaran kolektif rakyat yang menolak terus dipinggirkan dalam tata kelola pembangunan.
Ia menambahkan, langkah lanjutan akan segera ditempuh dengan mengagendakan pertemuan langsung antara Datu Luwu dan Presiden, sebagai upaya politik dan moral untuk mengingatkan kembali janji pendiri bangsa yang belum dituntaskan oleh negara.
“Setelah ini, kita akan menemui Presiden. Kita akan mempertemukan Datu Luwu dengan Presiden Republik Indonesia untuk menagih janji Bung Karno secara langsung,” ujarnya, disambut sorak dukungan massa.
Husain juga menyerukan agar seluruh elemen masyarakat tetap konsisten, solid, dan tidak gentar menghadapi berbagai bentuk penolakan maupun upaya pelemahan isu. Ia menegaskan, perjuangan ini tidak boleh berhenti di jalan, tetapi harus terus bergerak hingga menghasilkan keputusan politik.
“Jangan pernah mundur. Kita harus melangkah sampai Provinsi Luwu Raya benar-benar berdiri. DPRD Luwu Utara sudah menyatakan dukungan secara tertulis. Ini sikap resmi lembaga, bukan wacana,” tegasnya.
Pernyataan Ketua DPRD Lutra itu menegaskan bahwa perjuangan Provinsi Luwu Raya telah memasuki fase terbuka, frontal, dan berani, dengan tekanan politik langsung ke pusat kekuasaan. Bagi masyarakat Tana Luwu, isu ini bukan lagi soal wacana, melainkan soal kehormatan yang harus dipulihkan.
