SATUDATA.co.id | Luwu Utara – Jalan poros Trans Sulawesi di Jembatan Baliase, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Jumat (23/1/2026), berhenti total. Bukan karena kecelakaan, melainkan karena gelombang tuntutan yang mengeras. Di titik penghubung vital Masamba–Mappedeceng itu, ribuan orang memilih berdiri dan bersuara, menahan laju kendaraan demi satu pesan: Luwu Raya menuntut keadilan.
Aksi gabungan mahasiswa, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam Aliansi Wija To Luwu menggelar unjuk rasa menuntut pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Luwu Tengah serta pembentukan Provinsi Luwu Raya. Kendaraan sound system dipalang melintang di badan jalan. Ban bekas dibakar. Asap hitam membumbung, menjadi penanda bahwa kesabaran telah lama terkikis.
Tak berhenti di situ, massa juga menebang pohon di sekitar Jembatan Baliase. Tindakan itu memicu kemacetan total dari dua arah, memutus arus utama Trans Sulawesi yang menghubungkan Masamba dan Mappedeceng. Jalan yang biasanya menjadi nadi pergerakan ekonomi, hari itu berubah menjadi arena perlawanan.
Terik matahari menyengat. Bau karet terbakar menyusup tajam ke udara. Namun panas dan asap tak menyurutkan langkah. Di tengah kepungan debu dan teriakan yel-yel, semangat massa justru menguat—seolah menegaskan bahwa tuntutan ini lahir dari penantian panjang yang berulang kali mentok di meja birokrasi.
Aksi dimulai sekitar pukul 13.20 WITA, usai Salat Jumat. Hingga pukul 16.38 WITA, massa masih bertahan, sementara kemacetan mengular dari dua arah. Waktu terasa berhenti di Baliase, tetapi suara tuntutan justru bergerak jauh melampaui jembatan itu.
“Kami tidak akan menghentikan aksi sampai Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo, mendengar suara dari Luwu Raya dan membentuk Provinsi Luwu Raya,” tegas Rifli, jenderal lapangan aksi, di hadapan massa. Baginya, jalan yang ditutup hari ini adalah simbol dari jalan panjang yang selama ini buntu.
Sore menjelang, Jembatan Baliase masih tertahan. Namun bagi Wija To Luwu, hari itu bukan sekadar kemacetan. Ia adalah pernyataan keras: ketika akses dihentikan, yang ingin dibuka adalah pintu keadilan—agar suara dari pinggiran tak lagi tenggelam dalam sunyi.
