SATUDATA.co.id | Makassar – Wali Kota Palopo, Hj. Naili Trisal hadiri penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) tentang penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data serta informasi statistik untuk mendukung pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat (13/3/2026).
Kerja sama tersebut bertujuan memperkuat ketersediaan dan pemanfaatan data statistik antara pemerintah daerah dan BPS, termasuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 serta pertukaran data statistik yang dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menjelaskan bahwa penguatan data statistik menjadi hal penting dalam mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan akurat.
“Nota kesepakatan ini berkaitan dengan penguatan data, termasuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 serta pertukaran data statistik antara pemerintah daerah dan BPS,” ujarnya.
Ia menambahkan, data yang akurat dan terintegrasi akan menjadi rujukan utama dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan daerah di Sulawesi Selatan.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa penandatanganan MoU tersebut merupakan bentuk komitmen bersama antara BPS dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memperkuat sinergi penyediaan data statistik.
Menurutnya, kolaborasi tersebut juga mencakup pemanfaatan serta pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), penguatan statistik sektoral, serta dukungan terhadap berbagai kegiatan sensus dan survei guna menghasilkan data yang berkualitas.
“Data yang berkualitas sangat penting sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis bukti,” jelasnya.
Wali Kota Palopo, Hj. Naili Trisal, menyatakan dukungannya terhadap kerja sama tersebut, khususnya dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dinilai menjadi bagian penting dalam penyediaan data perekonomian yang komprehensif bagi pembangunan daerah.
Kegiatan penandatanganan MoU ini turut dihadiri oleh para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika se-Sulawesi Selatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota, BPS kabupaten/kota, serta berbagai stakeholder terkait lainnya.
