SATUDATA.co.id | Makassar,- Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., membuka kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidpropam Polda Sulsel Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung di Hotel Harper Makassar. Selasa 7 April 2026
Rakernis Bidpropam Polda Sulsel ini, juga dihadiri oleh Wakapolda Sulsel Brigjen Pol. Nasri, S.I.K., M.H., dan para Pejabat Utama Polda Sulsel, serta jajaran fungsi Propam Polda Sulsel.
Kapolda Sulsel dalam sambutannya, menegaskan bahwa kedisiplinan anggota serta upaya menekan angka pelanggaran menjadi perhatian utama, sejak dirinya menjabat. Dengan tegas disampaikan, akan komitmennya terhadap pemberantasan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polri.
Kapolda Sulsel juga menyoroti perkembangan teknologi yang harus dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan internal. Salah satu inovasi yang didorong adalah penggunaan aplikasi pengaduan cepat Propam Polri, yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan secara online.
“Melalui pemanfaatan teknologi, kita dorong sistem pengawasan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel,” kata Kapolda Sulsel Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro.
Rakernis Bidpropam ini menjadi forum strategis dalam menyamakan persepsi, berbagi pengalaman, serta membangun komitmen kolektif dalam meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Polda Sulsel.
Kapolda Sulsel mengajak untuk aktif memberikan ide dan solusi inovatif guna merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi berbagai tantangan tugas ke depan.
“Saya percaya dengan keterbukaan pikiran dan semangat perbaikan, akan lahir rekomendasi konkret dalam membangun sistem pengawasan yang adaptif, humanis, dan berkeadilan,” ungkapnya.
Pada akhir arahannya, Kapolda Sulsel menegaskan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri sangat bergantung pada disiplin dan profesionalisme anggota Polri itu sendiri.
Oleh karena itu, perbaikan internal harus terus menjadi prioritas demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta meminimalisir pemberitaan negatif terhadap institusi Polri. (**)
