SATUDATA.co.id. Jakarta,– Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyoroti kehadiran jurnalis senior Aiman Witjaksono yang dipanggil menjadi saksi dalam sidang perkara pidana kasus polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dengan terdakwa Dokter Tifa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (12/11/2026).
Wakil Ketua Bidang Hukum PWI Pusat, Baren Antoni Siagian, yang turut memantau langsung jalannya persidangan menilai bahwa penarikan wartawan dan produk jurnalistik ke ranah persidangan pidana merupakan preseden buruk bagi kemerdekaan pers di tanah air.
“PWI Pusat menghormati proses hukum yang berjalan dan mengapresiasi sikap kooperatif rekan wartawan yang hadir memberikan penjelasan. Namun, penarikan karya jurnalistik ke ruang sidang seperti ini menjadi preseden buruk karena dapat mengganggu independensi wartawan serta memicu ketakutan di kalangan narasumber untuk berbicara kepada media,” tegas Baren Antoni Siagian di PN Jakarta Timur, dikutip dari tayangan video YouTube Channel @officialokezone, saat mendampingi Aiman di PN Jakarta Timur. Kamis (12/11/2026).
Baren mengingatkan bahwa setiap sengketa atau keberatan yang timbul akibat pemberitaan telah memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni melalui Hak Jawab, Hak Koreksi, maupun mediasi di Dewan Pers.
Sementara itu, dalam kesaksiannya di hadapan majelis hakim, Aiman Witjaksono yang juga merupakan Wakil Ketua Departemen Hukum dan HAM PWI Pusat, menjelaskan bahwa seluruh informasi yang ditayangkan melalui kanal medianya merupakan bagian dari kerja jurnalistik yang sah dan telah melalui prosedur verifikasi. Aiman pun memilih menggunakan hak tolak guna melindungi kerahasiaan identitas sumber informasinya.
“Kehadiran saya hari ini adalah bentuk penghormatan terhadap proses peradilan. Namun, sebagai wartawan yang terikat pada kode etik dan Undang-Undang Pers, saya berkewajiban menjaga kerahasiaan narasumber melalui hak tolak demi kepentingan publik,” ujar Aiman usai menjalani persidangan. Kamis 12 November 2026, dikutip dari tayangan video YouTube Channel @officialokezone.
Lebih lanjut, PWI Pusat menegaskan bahwa jaminan perlindungan terhadap hak tolak merupakan pilar fundamental kemerdekaan pers agar wartawan dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen tanpa tekanan.
Di sisi lain, sesuai kaidah jurnalistik dan prinsip peradilan yang adil, pihak-pihak yang berperkara tetap memiliki ruang yang setara untuk menyampaikan pembuktian maupun klarifikasi di hadapan majelis hakim sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
Persidangan perkara tersebut dijadwalkan akan kembali dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lanjutan.
Penulis : Dedy Ariyanto
Sumber : Channel YouTube @officialokezone
