SATUDATA.co.id | Palopo – Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo resmi menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 melalui Rapat Paripurna DPRD, yang digelar pada Senin, 15 Desember 2025.
Pengesahan APBD diawali dengan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palopo terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026 yang disampaikan oleh anggota Banggar melalui juru bicara, Anita Oktaviani Andi Laluasa. Agenda kemudian dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Dalam sambutannya, Wali Kota Palopo, Hj. Naili Trisal, menegaskan bahwa arah kebijakan APBD 2026 difokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) unggul serta pembangunan infrastruktur yang memadai.
“Pemerintah Kota Palopo berkomitmen memastikan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya bersifat angka, tetapi dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Naili.
Ia menambahkan, untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkot Palopo akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital, melalui percepatan transformasi digital dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurut Wali Kota, penyusunan APBD 2026 telah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palopo Tahun 2026 yang mengusung tema “Peningkatan Produktivitas dan Penguatan SDM serta Pemanfaatan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Inklusif”, sekaligus mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Pemkot Palopo memastikan seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan dalam APBD 2026 telah disusun sesuai target pembangunan daerah. Prioritas utama anggaran meliputi:
Pelaksanaan mandatory spending di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial;
Kebijakan tematik yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi daerah, penurunan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, ketahanan pangan, kemudahan investasi, pencegahan banjir, serta pelaksanaan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis.
Pemenuhan belanja daerah yang bersifat mengikat dan wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di akhir sambutannya, Wali Kota menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan dan anggota DPRD atas dinamika perbedaan pandangan yang sempat terjadi selama proses pembahasan APBD.
“Perbedaan pandangan tersebut harus disikapi secara bijak untuk mencari solusi terbaik demi terwujudnya Kota Palopo yang maju, inovatif, unggul, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Kota Palopo atas kerja sama yang terjalin hingga APBD 2026 dapat disepakati bersama.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis, didampingi Wakil Ketua I Harisal A. Latif dan Wakil Ketua II Alfri Jamil, serta dihadiri sejumlah anggota DPRD Kota Palopo.
Turut hadir dalam rapat tersebut unsur Forkopimda Kota Palopo, Plh Sekretaris Daerah, Staf Ahli Wali Kota, Asisten Setda, pimpinan perangkat daerah, serta para camat dan lurah lingkup Pemerintah Kota Palopo.
