SATUDATA.co.id | SIDRAP — Seperti biasa situasi di malam hari di Desa Lainungan di Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) sunyi dan sepi, akan tetapi berbeda pada Selasa, 14 Oktober 2025, sekira pukul 00.30 WITA, keheningan di jalur provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) ini mendadak digegerkan oleh letusan senjata api (senpi) yang terdengar berulang kali.
Warga setempat, Irennu dan Lamba’e yang tempat tinggalnya tak jauh dari lokasi kejadian menjadi panik, hingga tidak berani keluar rumah.
“Suara tembakannya keras sekali, sampai anak-anak saya terbangun,” tutur Irennu, seorang ibu rumah tangga.
“Kami hanya bisa tiarap di dalam rumah, takut pelurunya nyasar. Baru berani keluar setelah beberapa lama,” ungkap Irennu kepada wartawan, Sabtu (25/10/2025) sore.
Mengetahui suasana diluar rumah sudah kembali tenang, sejumlah warga ramai-ramai keluar dan melihat mobil Mitsubishi Xpander berwarna silver terparkir di tepi badan jalan, dimana, terdapat lubang di beberapa sisi, diduga kuat bekas peluru yang menembus plat besi pada bagian body mobil tersebut.
Dari informasi yang didapatkan, sejumlah warga sempat melihat ada beberapa orang pria berpakaian biasa, sambil membawa senjata laras panjang di sekitar mobil, bahkan terdengar suara berteriak keras.
“Ini mobil siapa punya, hah” kata seorang pria bersenjata, seperti ditirukan warga yang berada tak jauh dari lokasi kejadian.
Malam itu, tidak ada satupun warga mengetahui, jika peristiwa yang disaksikan adalah aktivitas operasi dari petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulsel yang melakukan penggerebekan terselubung (undercover buy) terhadap dua orang pria, yang diketahui berinisial HR dan RF, yang diduga akan menerima 94 butir pil ekstasi dari seorang pria inisial AO.
WARGA SEBUT TIDAK ADA TEMBAKAN PERINGATAN
Namun keterangan dari lapangan menggambarkan satu peristiwa, yang jauh berbeda dari versi resmi BNNP Sulsel.
Pada keterangan klarifikasinya, pihak BNN menyampaikan, bahwa, tindakan tersebut adalah operasi yang sah, dengan tembakan peringatan terukur untuk melindungi keselamatan petugas.
Akan tetapi keterangan dari hasil wawancara eksklusif dengan HR dan RF, muncul fakta lain.
“Tidak ada tembakan peringatan sama sekali. Tembakan langsung diarahkan ke mobil. Saya hampir kena peluru kalau tidak menunduk,” kata RF, salah satu orang yang berada dalam mobil tersebut.
Menurut pengakuannya, peristiwa bermula ketika RF dan HR sudah menunggu lama di lokasi yang dijanjikan oleh AO, untuk menyerahkan barang pesanan. Namun karena proses terlalu lama, RF mengaku mulai gelisah dan marah.
“Saya sempat teriak ke AO, ‘kenapa lama sekali barangnya’ Tapi baru saya bilang begitu, tiba-tiba langsung ada suara tembakan dari arah kiri mobil, disusul tembakan beruntun lainnya,” ujar RF.
Dalam keadaan panik, HR yang mengemudikan kendaraan tersebut, langsung tancap gas sambil menunduk untuk menghindari peluru. Beberapa proyektil disebut menembus pintu dan bodi mobil, bahkan hampir mengenai bagian kursi tengah, tempat RF duduk.
“Kalau saya tidak merunduk, mungkin sudah kena peluru di kepala,” ucap HR pelan.
MOBIL MITSUBISHI XPANDERBUKAN MILIK HR ATAUPUN RF
Bereselang bebera hari kemudian, terungkap, jika mobil merek Mitsubishi Xpander yang diberondong peluru tersebut, bukanlah milik HR atau RF, melainkan milik Hasdar, warga Kabupaten Sidrap.
Diketahui mobil tersebut disewa oleh Makmur Ibrahim, seorang Kepala Dusun asal Siwa, Kabupaten Wajo, yang kemudian dipinjamkan kepada HR dan RF untuk urusan pribadi.
Namun justru Makmur yang belakangan ditahan dan dimintai tanggung jawab atas kerusakan mobil tersebut.
Dikabarkan Makmur sempat ditahan dan di interogasi selama 6 hari, bahkan dimasukkan dalam sel, kemudian rambutnya dibotakin.
“Saya disuruh ganti rugi. Kalau tidak, katanya saya akan dijadikan tersangka dan dijerat Pasal 114 ayat 2,” ungkap Makmur, saat ditemui wartawan di Posko Resmob Polres Sidrap. (22/10/2025).
Makmur mengaku ditangkap oleh sejumlah petugas BNN tanpa adanya surat penangkapan dan dibawa ke Kota Makassar. Makmur ditahan selama enam hari di sel BNNP Sulsel tanpa surat penahanan.
“Kepala saya dibotak, disuruh tidur bersama tahanan lain. Saya juga dipaksa menyewa pengacara yang mereka tunjuk sendiri dan harus bayar 10 juta, dimana lima juta untuk pengacara, lima juta katanya untuk petugas,” ungkap Makmur.
Selain itu, Makmur mengaku dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan damai yang mana isinya, Makmur bersedia untuk memperbaiki mobil Hasdar yang rusak akibat peluru yang melubangi dinding plat besi mobil tersebut.
“Kalau saya tolak, katanya saya akan dijadikan tersangka. Jadi saya terpaksa tanda tangan,” kata Makmur dengan suara berat.
SANGGAHAN PIHAK BNNP SULSEL
Menanggapi tudingan tersebut, Kasi Intel BNNP Sulsel, Agung FS, menegaskan, pihaknya tidak pernah menerima uang sepeser pun dari Makmur Ibrahim.
“Saya jamin personel BNN tidak menerima sepeser pun. Saya juga sudah bicara dengan pengacaranya Pak Dusun (Makmur). Memang dia menerima fee, tapi tidak ada kaitannya dengan BNN,” ujar Agung FS.
Terkait rambut Makmur yang di cukur hingga botak, selama berada di tahanan BNN, Agung menyebut hal itu dilakukan atas persetujuan yang bersangkutan dan bagian dari ketentuan disiplin internal BNN.
“Itu sudah sesuai prosedur internal kami,” kata Agung FS.
Namun, Agung mengaku tidak mengetahui soal dugaan ancaman agar Makmur menanggung biaya perbaikan mobil.
“Silakan ditanyakan ke pengacaranya Pak Dusun, saya tidak tahu soal itu,” katanya singkat.
DUGAAN SPEKULASI DAN KEBOHONGAN DALAM SKENARIO
Meski BNNP Sulsel menegaskan bahwa operasi itu sesuai prosedur, namun sejumlah kejanggalan justru makin mencuat, seperti, warga tidak mendengar adanya tembakan peringatan.
HR dan RF menolak disebut sebagai pembeli narkoba karena mengaku belum menerima barang sedikit pun. Sementara Makmur, yang tidak berada di lokasi, justru menjadi pihak yang paling ditekan secara hukum.
Dari berbagai sumber dan hasil wawancara di lapangan, muncul dugaan adanya spekulasi “skenario” yang disusun untuk menutupi kekacauan operasi tersebut.
Seorang warga yang enggan disebut namanya melontarkan pertanyaan,“Kami heran, kalau betul itu operasi resmi, kenapa warga tidak mendengar adanya suara tembakan peringatan, kenapa tembakannya brutal sekali, Kenapa warga sipil sampai jadi korban dan disuruh tanggung jawab ” ucapnya.
PUBLIK TUNTUT TRANSPARANSI DALAM PENANGAN KASUS
Kasus ini menjadi trending topic, dan sorotan luas publik, khususnya di Kabupaten Sidrap dan Wajo.
Banyak pihak mendesak agar BNNP Sulsel, transparan dan membuka seluruh dokumen operasi, termasuk surat perintah, laporan hasil penggerebekan, juga hasil pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait.
Sejumlah tokoh masyarakat menilai, bila benar terjadi penembakan tanpa prosedur dan penahanan tanpa surat resmi, maka itu merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan hak asasi manusia.
Hingga kini, belum ada langkah hukum berarti dari aparat kepolisian setempat terhadap dugaan pelanggaran prosedur dalam kasus tersebut. Namun, tekanan publik untuk membuka kebenaran semakin kuat.
“Kalau aparat sendiri yang menabrak hukum, ke mana lagi rakyat bisa mencari keadilan” ungkap seorang tokoh masyarakat Lainungan dengan nada getir.
Peristiwa di Desa Lainungan bukan sekadar kisah salah tembak, akan tetapi cermin dari persoalan transparansi, akuntabilitas, dan dugaan penyalahgunaan kewenangan di tubuh aparat penegak hukum.
Selama BNNP Sulsel belum transparan dan membuka bukti otentik tentang operasi malam itu, spekulasi tentang kebohongan dan rekayasa skenario akan terus hidup di tengah masyarakat. (**)
Sumber Artikel : **
Editor : Dedy Awi
Penanggung Jawab : redaksi
