SATUDATA.co.id | Palopo — Wali Kota Palopo, Hj. Naili Trisal, gelar Forum Diskusi Bersama di Lantai III Kantor Wali Kota Palopo, Selasa (10/2/2026).
Forum ini bertujuan memperkuat sinergi lintas pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Palopo.
Forum diskusi tersebut secara khusus membahas kondisi terkini di wilayah Luwu Raya, terutama terkait maraknya aksi demonstrasi yang menuntut pemekaran Provinsi Luwu Raya dan disertai penutupan jalan secara bergilir di sejumlah titik.
Dalam forum itu disampaikan bahwa rangkaian aksi penutupan jalan berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi daerah.
Terhambatnya arus distribusi logistik menyebabkan kelangkaan barang kebutuhan pokok, sementara permintaan masyarakat tetap tinggi, sehingga memicu kenaikan harga.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palopo, dalam waktu dekat potensi inflasi di Kota Palopo diperkirakan meningkat.
Kondisi tersebut dinilai semakin mengkhawatirkan mengingat umat Muslim akan segera memasuki Bulan Suci Ramadan, periode yang umumnya diikuti lonjakan kebutuhan konsumsi masyarakat.
Wali Kota Palopo, Hj. Naili Trisal, menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas, sehingga tidak merugikan masyarakat luas, khususnya warga Kota Palopo.
“Silakan menyampaikan aspirasi, tetapi jangan sampai mengganggu stabilitas keamanan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kita harus memikirkan dampak yang dirasakan langsung oleh warga,” tegasnya.
Melalui forum diskusi ini, Pemerintah Kota Palopo berinisiatif mengajak seluruh unsur terkait untuk duduk bersama mencari solusi terbaik, guna menjaga kondusivitas daerah serta menjamin kelancaran distribusi logistik dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
Forum diskusi tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Palopo, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Palopo, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta para rektor dan pimpinan universitas serta perguruan tinggi se-Kota Palopo.
