SATUDATA.co.id | AS — Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan menarik Amerika Serikat (AS) dari total 66 organisasi internasional, sebagaimana diumumkan Gedung Putih pada Rabu (07/01/2026).
Mengutip dari website media CNBC Indonesia, kebijakan yang diambil oleh AS mencakup 31 lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan 35 organisasi internasional non-PBB.
Keputusan itu diambil melalui penandatanganan dekrit presiden oleh Donald Trump, yang menilai sejumlah organisasi internasional tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional AS.
Menurut laporan Aljazeera, sebagian besar lembaga yang ditinggalkan berkaitan dengan isu perubahan iklim, tenaga kerja, migrasi, pembangunan berkelanjutan, serta agenda keberagaman dan kebijakan yang disebut pemerintahan Trump sebagai “woke”.
Gedung Putih menyatakan organisasi-organisasi tersebut dinilai bertentangan dengan prioritas Amerika Serikat dan tidak memberikan manfaat strategis yang sebanding bagi negara tersebut.
Sebanyak 31 badan dan lembaga yang berada dalam sistem PBB akan ditinggalkan AS. Daftar tersebut mencakup Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (UNDESA), Dewan Ekonomi dan Sosial PBB melalui Komisi Ekonomi untuk Afrika (ECOSOC-ECA), Komisi Ekonomi untuk Amerika Latin dan Karibia (ECLAC), Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik (ESCAP), serta Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Barat (ESCWA).
Selain itu, AS juga menarik diri dari Komisi Hukum Internasional (ILC), Mekanisme Residual Internasional untuk Pengadilan Pidana (IRMCT), dan Pusat Perdagangan Internasional (ITC). Selain itu, sejumlah kantor dan perwakilan khusus Sekretaris Jenderal PBB turut masuk daftar, antara lain Kantor Penasihat Khusus PBB untuk Afrika (OSAA), Perwakilan Khusus untuk Anak dalam Konflik Bersenjata (OSRSG-CAAC), Perwakilan Khusus untuk Kekerasan Seksual dalam Konflik (OSRSG-SVC), serta Perwakilan Khusus untuk Kekerasan terhadap Anak (SRSG-VAC).
Pemerintahan Trump juga menarik AS dari Komisi Pembangunan Perdamaian (PBC), Dana Pembangunan Perdamaian PBB (PBF), Forum Tetap PBB untuk Orang Keturunan Afrika (PFPAD), dan Aliansi Peradaban PBB (UNAOC).
Di sektor lingkungan dan pembangunan, AS keluar dari Program UN-REDD, Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), Dana Demokrasi PBB (UNDEF), UN Energy, UN Women, serta Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC).
Lembaga lain yang turut ditinggalkan adalah UN-Habitat, UNITAR, UN Oceans, UNFPA, Daftar Senjata Konvensional PBB (UNROCA), Dewan Eksekutif Kepala Sistem PBB untuk Koordinasi (CEB), Sekolah Staf Sistem PBB (UNSSC), UN Water, dan Universitas PBB (UNU).
Selain itu, AS juga melakukan penarikan dari UNFCCC. Hal ini mempertegas langkah Trump yang sebelumnya kembali menarik AS dari Perjanjian Paris setelah dilantik pada Januari 2025.
Penarikan dari Perjanjian Paris dijadwalkan berlaku efektif pada 27 Januari 2026, yang berarti AS tidak lagi terikat secara hukum pada komitmen pengurangan emisi karbon global.
Keluarnya AS dari UNFCCC, pemerintahan Trump menargetkan keluar sepenuhnya dari kerangka kerja internasional terkait negosiasi perubahan iklim yang telah dibangun sejak 1992.
Meski demikian, Gedung Putih menegaskan bahwa AS tetap mempertahankan keanggotaan di sejumlah badan PBB yang dianggap memiliki fungsi strategis dan kemanusiaan, seperti Dewan Keamanan PBB, Program Pangan Dunia (WFP), dan Badan Pengungsi PBB (UNHCR).
Selain badan PBB, AS juga menarik diri dari 35 organisasi internasional non-PBB. Daftar tersebut meliputi Pakta Energi Bebas Karbon 24/7, Dewan Rencana Colombo, Komisi Kerja Sama Lingkungan Hidup (CEC), serta Education Cannot Wait (ECW).
Organisasi lain yang ditinggalkan antara lain Hybrid CoE, Forum Laboratorium Penelitian Jalan Raya Nasional Eropa (FEHRL), Freedom Online Coalition (FOC), GCERF, Forum Kontraterorisme Global (GCTF), Forum Global tentang Keahlian Siber (GFCE), dan Forum Global tentang Migrasi dan Pembangunan (GFMD).
AS juga keluar dari Institut Antar-Amerika untuk Penelitian Perubahan Global (IAI), IGF, Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), IPBES, ICCROM, ICAC, dan IDLO.
Daftar tersebut turut mencakup Forum Energi Internasional (IEF), IFACCA, International IDEA, Institut Internasional untuk Keadilan dan Aturan Hukum (IIJ), Kelompok Studi Internasional Timbal dan Seng (ILZSG), IRENA, Aliansi Surya Internasional (ISA), serta Organisasi Kayu Tropis Internasional (ITTO).
Adapun organisasi lain yang ditinggalkan adalah IUCN, IPGH, Kemitraan untuk Kerja Sama Atlantik (PCA), ReCAAP, Dewan Kerja Sama Regional (RCC), REN21, STCU, SPREP, dan Komisi Venesia Dewan Eropa.
Kebijakan ini menandai perubahan besar arah diplomasi internasional Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump, khususnya dalam isu lingkungan, pembangunan global, dan kerja sama multilateral.
