SATUDATA.co.id | Palopo – Wali Kota Palopo, Naili Trisal, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2025–2029. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pertemuan Ratona, Kantor Wali Kota Palopo, Jumat (12/12/2025).
Musrenbang RPJMD ini digelar sebagai tahapan penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahunan, sebelum ditetapkan menjadi rancangan akhir RPJMD Kota Palopo.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palopo, Asmuradi Budi, dalam laporannya menjelaskan bahwa RPJMD 2025–2029 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo tahap pertama. Dokumen RPJMD tersebut akan menjadi pedoman utama dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah, sekaligus memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, hingga kerangka pendanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.
Dalam sambutannya, Wali Kota Palopo Naili Trisal menegaskan bahwa Musrenbang RPJMD memiliki peran strategis sebagai forum penyelarasan arah pembangunan daerah agar sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan.
“RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan kontrak publik antara pemerintah daerah dan masyarakat. Karena itu, penyusunannya harus aspiratif, terukur, realistis, dan mampu menjawab tantangan pembangunan jangka menengah,” tegas Naili.
Naili Trisal memaparkan sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama dalam RPJMD Kota Palopo Tahun 2025–2029, yakni peningkatan kualitas pelayanan dasar, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, pertanian perkotaan, serta transformasi digital; pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran berbasis pemberdayaan masyarakat; penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan; serta pengembangan Kota Palopo sebagai pusat pertumbuhan kawasan Luwu Raya.
Selain itu, Wali Kota juga menyoroti rencana penataan dan perampingan struktur perangkat daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik, menyesuaikan dengan kondisi fiskal daerah, serta mengoptimalkan kinerja organisasi pemerintahan.
“Perampingan perangkat daerah dilakukan bukan semata untuk efisiensi birokrasi, tetapi untuk memastikan pemerintahan berjalan lebih efektif, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Wali Kota Palopo menutup sambutannya dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga komitmen dan memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan Kota Palopo yang maju, inklusif, dan berdaya saing.
Musrenbang RPJMD Kota Palopo Tahun 2025–2029 ditutup dengan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan musyawarah sebagai bentuk komitmen bersama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Asisten Setda, para Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah, akademisi, pelaku usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan anak.
