SATUDATA.co.id | Luwu Utara — Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 digelar di Aula Hotel Remaja Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Minggu (30/8/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), Komisi X DPR RI, pemerintah desa, serta sejumlah stakeholder terkait.
Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Lukitoningtyas, menegaskan bahwa kesiapan teknis tidak akan cukup tanpa dukungan seluruh pihak.
Menurutnya, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan kolaborasi antara BPS dan seluruh stakeholder di daerah.
“Kesiapan teknis tidak cukup tanpa dukungan semua pihak. Karena itu, kami berkolaborasi dengan stakeholder untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Luwu Utara,” ujar Lukitoningtyas dalam FGD tersebut.
Ia menyampaikan, progres pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Luwu Utara saat ini telah mencapai 82,33 persen. Pendataan masih terus dilakukan hingga batas waktu yang telah ditetapkan, yakni 15 September 2026.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pendataan Sensus Ekonomi di Kabupaten Luwu Utara,” katanya.
BPS juga menyebut target pelaksanaan pendataan yang ditetapkan mencapai 124,66 persen. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Luwu Utara, Asep Yahya Mawali, mengatakan pelaksanaan pendataan juga berkaitan dengan pembaruan data yang menjadi dasar berbagai kebijakan pemerintah.
Ia mengakui adanya sejumlah keluhan masyarakat terkait perubahan desil setelah proses pendataan dilakukan.
“Banyak perubahan desil karena adanya pendataan Sensus Ekonomi. Memang banyak keluhan yang kami terima,” kata Asep Yahya Mawali.
Menurut Asep, perubahan data tersebut perlu disikapi melalui proses pembaruan dan perbaikan data secara tepat.
“Perubahan-perubahan desil itu mari kita perbaiki dalam pembaharuan data dengan tidak merubah langsung status desil. Kita akan melakukan perbaikan dalam status desil,” ujarnya.
Anggota Komisi X DPR RI, Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd., menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan secara berkala setiap 10 tahun.
“Ciri-ciri Sensus Ekonomi itu dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Ini sudah menjadi kesepakatan nasional,” ujar Muslimin Bando.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pendataan sekaligus dukungan berbagai pihak di Kabupaten Luwu Utara.
FGD tersebut turut dihadiri Kepala Desa Rompu sekaligus Ketua APDESI Luwu Utara, Rusdin, Kepala Desa Kamiri, Aswan, serta peserta FGD dan undangan lainnya.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan dukungan lintas pihak agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Luwu Utara berjalan optimal dan menghasilkan data yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan.
