SATUDATA.co.id | Palopo — Wakil Wali Kota Palopo Akhmad Syarifuddin memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPPKD) Kota Palopo di Aula Ratona, Kantor Wali Kota Palopo, Selasa (9/6/2026).
Rakor ini sebagai upaya memperkuat sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), BUMN, BUMD, lembaga vertikal, perguruan tinggi, dan lembaga sosial dalam menyusun strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Palopo.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Palopo, Ade Chandra, menjelaskan rapat koordinasi ini bertujuan mengevaluasi capaian program penanggulangan kemiskinan tahun 2025 sekaligus menyusun langkah strategis untuk tahun berikutnya.
“Capaian penanganan kemiskinan tahun 2025 dievaluasi pada tahun 2026, dan capaian tahun 2026 nantinya akan dievaluasi pada tahun 2027. Evaluasi ini penting untuk memastikan efektivitas program yang telah dijalankan,” ujar Ade Chandra.
Selain evaluasi, rakor juga membahas rencana kerja perangkat daerah dalam penanganan kemiskinan tahun 2026, pemanfaatan data kemiskinan sebagai basis intervensi program, serta penyusunan indikator yang akan dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Palopo terkait percepatan penanggulangan kemiskinan.
Dalam paparannya, Ade Chandra menyebutkan bahwa secara nasional tingkat kemiskinan pada Maret 2025 menunjukkan mayoritas kabupaten dan kota di Indonesia berada pada kisaran 5 hingga 10 persen. Karena itu, diperlukan langkah terukur dan kolaboratif agar angka kemiskinan di Kota Palopo dapat terus ditekan.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Palopo, Akhmad Syarifuddin, menekankan pentingnya intervensi yang tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat yang berada pada kategori rentan miskin.
Menurutnya, kelompok rentan miskin perlu mendapatkan perhatian serius karena berpotensi jatuh ke dalam kategori miskin apabila tidak memperoleh dukungan yang memadai.
“Kita harus lebih proaktif dalam melakukan intervensi kepada masyarakat yang berada di garis kemiskinan maupun kelompok rentan miskin. Karena itu, dibutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh OPD agar program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan secara terpadu, menyeluruh, dan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan,” tegas Akhmad Syarifuddin.
Ia juga meminta seluruh pihak yang menyalurkan bantuan sosial, termasuk BUMN, instansi vertikal, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta lembaga sosial lainnya, agar memastikan bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan penerima manfaat.
“Jangan sampai bantuan yang disalurkan tidak tepat sasaran atau tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya sehingga tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Pemerintah Kota Palopo berharap melalui penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor, program percepatan penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Palopo, perwakilan BUMN dan BUMD, Baznas, Lazismu, instansi vertikal, serta pimpinan perguruan tinggi di Kota Palopo.
