SATUDATA.co.id | Makassar — Aksi demonstrasi yang digelar Himpunan Mahasiswa Penyelamat Luwu Timur (HMPLT) di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Selasa (12/5/2026), mendapat respons langsung dari pihak BPK Sulsel terkait tuntutan audit investigatif dugaan persoalan pengelolaan APBD dan aset daerah Kabupaten Luwu Timur.
Aksi yang berlangsung di halaman Kantor BPK Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, itu menyoroti dugaan pergeseran APBD tanpa mekanisme pembahasan resmi, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), hingga potensi maladministrasi fiskal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Kasubag Hukum BPK Sulsel, Ardi Nurbestari, yang menerima langsung massa aksi HMPLT menegaskan pihaknya akan mempelajari seluruh materi tuntutan mahasiswa sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“ Kami berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa Luwu Timur karena ikut membantu menjaga transparansi keuangan negara, dalam hal ini keuangan daerah Luwu Timur,” kata Ardi di hadapan massa aksi.
Menurut Ardi, setiap laporan yang masuk ke BPK harus ditelaah berdasarkan data, dokumen, serta ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, HMPLT diminta melengkapi dokumen pendukung agar dapat diverifikasi oleh tim pemeriksa.
“ Kami akan pelajari lebih lanjut apa yang disampaikan mahasiswa ini. Untuk itu mohon dapat disampaikan dokumen pendukungnya,” ujarnya.
Ia menegaskan BPK tidak dapat mengambil kesimpulan hanya berdasarkan penyampaian lisan dalam aksi demonstrasi tanpa kajian administratif dan normatif.
“ Apa yang disampaikan harus kami pelajari dulu seperti apa normatifnya dan legalitasnya. Saya harus bicara berdasarkan data,” tegas Ardi.
Ardi juga mengakui materi tuntutan baru diterimanya saat aksi berlangsung sehingga pihaknya membutuhkan waktu untuk berkoordinasi dengan tim pemeriksa terkait substansi laporan yang disampaikan HMPLT.
“ Naskah ini baru saja saya terima di depan ini. Saya sama sekali baru membaca tentang ini, jadi saya harus komunikasi dulu dengan pemeriksa terkait hal-hal di dalamnya,” katanya.
Meski demikian, BPK Sulsel memastikan tetap membuka ruang komunikasi lanjutan apabila terdapat tambahan laporan maupun dokumen yang ingin disampaikan mahasiswa.
“ Kami selalu membuka jalur komunikasi dengan teman-teman mahasiswa. Jika masih ada yang mau dilaporkan silakan disampaikan melalui website kami atau berhubungan langsung dengan pegawai penghubung,” jelasnya.
Sementara itu, HMPLT menilai respons BPK Sulsel menjadi langkah awal penting dalam mendorong keterbukaan dan pengawasan terhadap tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Luwu Timur.
Dalam aksi tersebut, HMPLT juga menyerahkan dokumen pernyataan sikap resmi kepada pihak BPK Sulsel sebagai bentuk desakan agar dugaan persoalan pengelolaan anggaran dan aset daerah di Luwu Timur ditindaklanjuti secara serius sesuai kewenangan lembaga pemeriksa negara. Aksi demonstrasi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan.
